100 Hari Bupati-Wabup Jombang Menjabat, Belum Ada Gebrakan Yang Istimewa

8

Loading...

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Tanggal 3 Januari lalu, genap 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab – Sumrambah (Murah), memimpin Kabupaten Jombang.

Namun hingga 100 hari lebih, belum mampu menunjukkan gebrakan yang mengindikasikan leadership kuat, menggigit, apalagi ‘out of box’. Juga belum ada ‘berita baik’, yang itu semua ditunggu masyarakat.

Itulah setidaknya rangkuman penilaian yang diutarakan Yusron Aminulloh, Ketua Forum Masyarakat Jombang Berdaya, serta Sean Choir, aktivis NGI (Non Goverment Individual), pendiri Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Jombang dan pengamat birokrasi.

Loading...

“Bupati dan Wabup bukan hanya pemimpin birokrat, tapi penggagas yang harus visioner, menggebrak, memotivasi rakyat berdaya, membangun visi ke depan,” tegas Yusron kepada Surya.co.id, Senin (7/1/2019).

Lihat Lumajang, lanjut Yusron, begitu pidato pertama sudah menjadi viral. Begitu melangkah gebrakannya memesona. Bahkan baru mulai kerja, rakyat sudah bangga.

Seorang TKW Asal Tulungagung Meninggal di Taiwan

Maia Estianty Mau Jodohkan Dul Jaelani, Ahmad Dhani: Ga Pernah Dengar Kisah Nabi Ibunya Bisa Jodohin

Artis Vanessa dan Avriellia Datang ke Polda Jatim Lagi, Serahkan Barang Bukti Uang Tunai

Menuirut Yusron, masyarakat Jombang menunggu, minimal lima hal utama. Pertama, layanan publik terbaru yang akan dipersembahkan kepada masyarakat.

Kedua, infrastruktur besar apa yang akan dibuat untuk mayarakat. Ketiga, kualitas layanan pendidikan. Keempat, kualitas kesehatan, dan kelima gebrakan destinasi wisata berkelas nasional apa yang akan dipersembahkan.

Apalagi tambah Yusron, dikotomi pendapatan Migas dan Non Migas sedang akan diubah menjadi pendapatan wisata dan non wisata. Gerakan pemerintah pusat harus disambut sinergi dengan pemda Jombang.

“Jangan hanya viralkan nambal jalan berlobang. Pembersihan sungai. Itu kerjaan dinas terkait, bahkan kreativitas pemimpin lokal selevel kepala desa. Viralkan kualitas Jombang dan aktualisasi gagasan besar,” tutur Master Trainer Manajemen Energi Positif (MEP) Indonesia ini kepada TribunJatim.com.

Yusron menganalisis, Tol Surabaya-Mojokerto-Jombang bisa menjadi berkah sekaligus ‘bencana’. Berkah kalau mau memanfaatkan dan melihat peluang bisnis dan wisata di Jombang. Tapi jika kalah kreatif dengan Mojokerto, Kediri dan Nganjuk, orang hanya sekadar lewat Jombang.

“Seorang deputi menteri bilang ke saya. Jombang bisa hanya menjadi kota yang terlewatkan kalau tidak berbenah. Tamu dari Jakarta dan kota-kota lain, memilih menginap dan makan di Surabaya, meski tugas ke Jombang. Ini Surabaya-Jombang hanya perlu 48 menit,” tambahnya kepada TribunJatim.com.

Di bidang infrastruktur wisata. Orang akan kaget dari Pacet ke Wonosalam jalannya berbeda jauh. Yang Pacet (Mojokerto) jalan lebar dan mulus. Yang Wonosalam (Jombang) sempit.

Sean Choir juga mengritik kinerja 100 hari pasangan Mundjidah-Sumrambah (Murah) yang dinilainya belum memberikan ‘berita baik’ bagi masyarakat Jombang.

Padahal berita baik ini sangat dinantikan masyakarat Jombang. Mengapai cuma berita baik, sambung Sean Choir, karena dari berita baik muncul optimisme warga untuk mendapatkan hak hidup lebih baik dari hadirnya rezim baru.

Bagi rezim, imbuh Sean Choir, optimisme warga bisa menjadi vitamin dukungan sekaligus penguat legitimasi eksistensinya. Tapi hingga 100 hari usia rezim Murah, terang Sean, belum terdengar di telinga rakyat akan hadirnya ‘berita baik’.

Gebrakan politik yang besar, sebagai anti tesis dari rezim sebelumnya yang korup dan nepotis pun, sergah Sean Choir, tidak pernah dijumpai.

“Gaung antipungli yang begitu kuat saat kampanye, kini pelan tapi pasti mulai redup seiring gagalnya masa konsolidasi politik inter dan antar kekuatan politik rezim,” cetus pendiri Lakpesdam NU Jombang ini.

Dikatakan Sean Choir, konsolidasi politik gagal, paling tidak tercermin pada tiga indikator utama. Kesatu, power sharing yang tidak ‘clear’ antara bupati dan wakil bupati.

“Mencuatnya kasus BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah alat konfirmasinya,” kilah Sean. Kedua, kecuali seragam gratis, tidak banyak janji politik rezim Murah yang bisa dieksekusi pada APBD 2019 untuk kesejahteraan rakyat.

“Dan ini dampak logis dari gagalnya kinerja tim navigasi yang dibentuk asal-asalan dan tidak profesional,” imbuh alumnus Fisipol Universitas Darul Ulum Jombang ini.

Kemudian terakhir, sekda baru pun, Akhmad Jazuli, belum mampu bekerja secara maksimal dalam mengkonsolidasi kinerja birokrat yang profesional.

“Bahkan Sekda baru disinyalir banyak pihak tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi tekanan kepentingan dari ‘invisible hand’ yang bisa merusak tatanan birokrasi pemerintahan untuk bekerja secara rasional dan profesional dalam melayani kebutuhan rakyat,” kata Sean.

Berbagai indikator tadi, sambung Sean Choir, tentu merupakan berita buruk bagi rakyat. Sebagai berita buruk maka pesimisme rakyat terhadap rezim baru akan terus menguat seiring semakin rapuhnya kepercayaan rakyat terhadap rezim.

“Dan ini pertanda buruk bagi rezim yang baru berusia seumur jagung,” cetus Sean Choir.(Sutono/TribunJatim.com).

Source link

قالب وردپرس

BAGIKAN