Castro Minta Usut Pemberi Dugaan Gratifikasi DPRD Kukar

13

Loading...

Castro Minta Usut Pemberi Dugaan Gratifikasi DPRD Kukar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Semua gratifikasi kepada karyawan negara atau penyelenggara negeri dianggap pemberian suap.

Jika pemberian ini berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Loading...

Bukan hanya penerima, namun pun harus mengusut pemberi suap. Ini dijelaskan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah.

Berdasarkan dia, ketentuan ini diatur pada Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Adapun ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lawas 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milliar.

Sebenarnya, lanjut Herdiansyah, ketentuan mengenai gratifikasi ini nggak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, sepanjang nggak melebihi rentang saat 30 hari semenjak gratifikasi diterima. 

“Tetapi jika melihat saat kejadiannya (tempus delicti) dalam tahun 2017, maka dari itu ketentuan ini berlaku lagi,” ungkap Castro sapaan akrabnya kepada Tribun, Jumat (11/1/2019).

Terkait kabar jika ditemukan sejumlah anggota DPRD yang merestore gratifikasi itu, kata dia, tentu saja nggak begitu saja menghapus pertanggungjawaban pidananya. 

“Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 UU 31/1999 tentang Tipikor yang menyebutkan bahwa, pengembalian kerugian keuangan negeri atau perekonomian negeri nggak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana,” kata dosen yang waktu mempersiapkan disertasi di Universitas Gajah Mada.

Kini, berdasarkan Castro, pihak kepolisian harus bergerak cepet untuk memastikan kebenaran dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi ini. 

Source link

قالب وردپرس