Ditentang Penduduk, KIP di Air Nyatoh Jangan Memaksa

    10

    Informasi Menarik Terbaru – Informasi terbaru tentang
    Ditentang Penduduk, KIP di Air Nyatoh Jangan Memaksa


    Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

    BANGKAPOS.COM, BANGKA — Keberadaan kapal isap di perairan Desa Air Nyatoh dan sekelilingnya tetap ditentang dan ditolak oleh penduduk kali pihak perusahaan  menjalankan sosialisasi yang digelar di Desa Air Nyatoh dan Desa Rambat, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (13/7/2018).

    Anggota DPRD Bangka Belitung, Bong Ming Ming menegaskan bahwa sosilisasi dan konsultasi publik telah jelas-jelas ditolak oleh penduduk. Pihak perusahaan tak seharusnya memaksakan kehendaknya untuk tetap beroperasi.

    “Disini telah membuktikan bahwa dari awal amdal yang mereka susun telah cacat prosedur. Apalagi kali ini memperoleh penolakan keras dari penduduk. Dan penduduk tetap berkomitmen tak lautnya ditambang. Mereka tetap mau pekerjaanya sebagai nelayan,” kata Bong Ming Ming kepada harian ini, Jumat (13/7/2018).

    Dia pun mengemukakan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 27 tahun 2011 telah dijelaskan bahwa jika 3 tahun tak menjalankan aktivitas apapun maka dari itu amdalnya mesti direvisi ulang atau pembuatan amdal ulang.

    Pembuatan amdal ulang itu mesti digunakan. Dikhawatirkan terjadi masalah baru. Lalu penduduk pun tetap berkeinginan untuk menjadi nelayan.

    “Penduduk miliki hak yang sama dengan pengusaha. Jika penduduk menolak tak bisa dipaksakan. telah keinginan dari penduduk,” tegas Bong Ming Ming.

    Terkait penolakan kapal isap di perairan Air Nyatoh dan sekelilingnya lanjut Bong Ming Ming kali ini Pemprov Babel lewat Sekda waktu membentuk tim ini waktu bekerja menyelidiki terkait perizinan kapal isap itu.

    “Jika kelak ditemui cacat prosedur pada pembuatan amdal, maka dari itu sebagai anggota dewan aku sarankan supaya Gubernur mencabut izin tambang. Amdalnya cacat, otomatis IUP nya pun cacat hukum dan batal,” ujar Bong Ming Ming.

    Keberadaan kapal isap ini pun sudah memperoleh tentangan dari penduduk. Dan menciptakan keadaan di penduduk menjadi resah.

    Keresahan penduduk ini pun sebab adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Kenyataannya izin tambang perusahaan itu ilegal dari amdal yang cacat prosedur.

    “Jika semisal ini kami menyarankan Pemprov ajukan gugatan ke dirjen administrasi hukum umum (AHU). Dan jika terbukti salah izin perusahaan ini boleh dibekukan, telah meresahkan dan mengusik penduduk nelayan setempat,”pungkas Bong Ming Ming.


    terima kasih telah baca informasi tentang
    Ditentang Penduduk, KIP di Air Nyatoh Jangan Memaksa

    Sumber