Misi Bertambah, DPD RI Hendak Awasi Perda supaya Tak Bertentangan dengan Undang-undang Diatasnya

    18
    Loading...
    Loading...

    Informasi Menarik Terbaru – Informasi terbaru tentang
    Misi Bertambah, DPD RI Hendak Awasi Perda supaya Tak Bertentangan dengan Undang-undang Diatasnya


    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI pada Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018).

    FGD itu dihadiri oleh Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negeri dan Hukum Administrasi Negeri (APHTN-HAN), Himawan Estu Bagijo dan narasumber lain dari Kemenkumham.

    Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI, Abdul Qadir Amir Hartono, mau memberikan masukan pada pola sistem evaluasi dan pemantauan DPD terhadap Perda dan Raperda.

    Misi ini adalah misi tambahan menurut UU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua UU MD3.

    (Pendaftaran CPNS 2018 – Berikut 5 Besar Instansi Pusat yang Jadi Favorit Pelamar)

    (Hasil Penggeledahan di Kabupaten Malang, KPK Resmi Tetapkan Tiga Tersangka)

    “Ya agar pola sistem kami ini tak salah, bertabrakan dan bertentangan dengan pola hukum tatanegara yang sudah ada di Indonesia,” kata Hartono.

    Hartono menilai kali ini banyak Perda yang bermasalah, dan dengan kewenangan baru itu DPD hendak sebisa mungkin mengatur supaya tak terjadi lagi Perda yang bertabrakan dan tumpang tindih.

    “Jadi kami tak hendak intervensi masuk kedalam substansi perdananya tetapi kami hendak memantau dan membahas supaya Perda tak bertabrakan dan bertentangan dengan undang-undang diatasnya,” lanjutnya.

    Hingga kali ini Hartono menyampaikan belum sudah ada Perda yang dievaluasi, sebab belum menentukan sistem dan pola evaluasi serta pemantauan.

    (MPM Transfer 4 Perwakilan pada Technical Skill Contest SMK TBSM Honda di Jakarta)

    (Tinjau Kinerja BUMN, Anggota Komisi VI DPR RI Kunjungi PT Inka di Madiun)

    “Kemarin telah sudah ada masuk, KLH minta ke kami peraturan menteri nya untuk kami evaluasi tetapi kami belum berani sebab sistim belum jalan dan masuk membentuk polanya, dan aturan nya belum matang,” lanjutnya.

    Saat sistem itu telah mulai berjalan DPD hendak memberikan rekomendasi kepada DPR RI dan Presiden terhadap Perda yang telah dievaluasi.

    “Sebab kami sejajar dengan DPR dan Presiden, kami berikan rekomendasinya ya ke DPR dan Presiden. Jika kami masuknya melalui mendagri kami salah, sebab sudah ada dibawahnya,” katanya.

    (Bupati Malang Rendra Kresna Juga Kena Kasus Gratifikasi)

    (Hasil Penggeledahan di Kabupaten Malang, KPK Resmi Tetapkan Tiga Tersangka)


    terima kasih telah baca informasi tentang
    Misi Bertambah, DPD RI Hendak Awasi Perda supaya Tak Bertentangan dengan Undang-undang Diatasnya

    Sumber

    Loading...