OJK Cabut Izin Usaha BPR Sambas Arta

18

Informasi Menarik Terbaru – Informasi terbaru tentang
OJK Cabut Izin Usaha BPR Sambas Arta

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta (BPR Sambas Arta). BPR beralamat di Jalan Karang Intan Nomor 35 Sakok, Singkawang, Kalimantan Barat.

Pencabutan izin usaha lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-115/D,03/2018 pada 12 Juli 2018. Sekian mengutip dari laman OJK, semisal ditulis Jumat (13/7/2018).

Keputusan ini diambil yang sebelumnya sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang menyebutkan PT BPR Sambas Arta semenjak 5 April 2018 sudah ditetapkan menjadi status Pada Pengawasan Khusus sebab rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0 persen.

Penetapan status itu ditetapkan supaya pengurus/pemegang saham menjalankan cara penyehatan. Penetapan status Pada Pengawasan Khusus itu diakibatkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan alasan perbankan yang segar.

Hingga batas masa yang ditentukan, cara penyehatan yang digunakan oleh pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status Pada Pengawasan Khusus yang mesti mempunyai rasio KPMM paling kurang sebanyak 8 persen tak terealisasi.

Mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham pada menyehatkan BPR itu dan keadaan keuangan BPR yang tambah memburuk, serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, OJK mencabut izin usaha BPR itu sesudah mendapat pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, setelah itu LPS hendak melakukan kegunaan penjaminan dan menjalankan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta supaya tetap tenang sebab dana penduduk di perbankan tergolong BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

 

OJK Tutup BPR Budisetia di Padang

Beberapa pelajar menerima penjelasan dari staff OJK pada Festival Prestasi Indonesia di Hall Jakarta Convention Centre, Senin (21/8). Festival ini diselenggakan oleh UKP Pancasila bertema Pancasila Inspirasi Maju. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Budisetia. Pencabutan itu lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP–98/D.03/2018 date 25 Mei 2018.

Penutupan BPR Budisetia yang beralamat di Jalan Prof. DR. Hamka Nomor.115, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat terhitung semenjak 25 Mei 2018.

Dikutip dari keterangan OJK, sebelum digunakan pencabutan izin usaha, BPR itu sudah masuk status Bank Pada Pengawasan Khusus semenjak date 27 Februari 2018, dan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 60 hari atau hingga dengan date 27 April 2018 untuk menjalankan cara penyehatan.

“Penetapan status Bank Pada Pengawasan Khusus diakibatkan BPR tak bisa merepair kinerja keuangan BPR yang memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis pernyataan OJK.

Cara penyehatan yang digunakan BPR hingga dengan batas masa yang ditentukan, tak bisa merepair keadaan BPR untuk keluar dari status Bank Pada Pengawasan Khusus yang mesti mempunyai Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) paling kurang sebanyak 8 persen (delapan persen).

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Budisetia, setelah itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hendak melakukan kegunaan penjaminan dan menjalankan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2009.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Budisetia untuk tetap tenang sebab dana penduduk di perbankan tergolong BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penduduk yang berkepentingan bisa menghubungi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Gedung Bank Indonesia Padang Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Nomor.22 Padang 25128, telepon : 0751-890033 /890089.

 

Tonton video opsi di bawah ini:

 


terima kasih telah baca informasi tentang
OJK Cabut Izin Usaha BPR Sambas Arta

Sumber