Pemprov Riau Minta Proses Hukum Konflik Nelayan di Perbatasan Ditegakkan

    9
    Loading...

    Informasi Menarik Terbaru – Informasi terbaru tentang
    Pemprov Riau Minta Proses Hukum Konflik Nelayan di Perbatasan Ditegakkan


    Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Nasuha Nasution

    TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Konflik nelayan yang terjadi di perbatasan Riau – Sumut yang berujung pada adanya nelayan yang meninggal dunia sejumlah masa kemudian kali ini masuk dilanjutkan proses hukumnya oleh pihak kepolisian.

    Maka dari itu Pemprov Riau mengharapkan supaya penegakan hukum mesti digunakan adil.

    Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Herman Mahmud menyampaikan Pemprov hanya berharap supaya penegakan hukum digunakan sesuai aturan dan supaya ke depannya sudah ada pengaruh jerawat buat nelayan yang melanggar aturan.

    Membaca: Video : Hujan Ringan Berpotensi di Wilayah Riau Malam Ini

    Sebab Herman Mahmud melihat keberadaan nelayan dari Sumatra Utara yang sempat melawan aparat dari Kepolisian di Rokan Hilir adalah langkah yang melawan hukum.

    “Apalagi mereka (Nelayan) gunakan alat tangkap ikan yang dilarang dan berusaha melawan aparat kepolisian jadi bukan ditembak tetapi tertembak oleh petugas, “ujar Herman Mahmud.

    Herman juga mengakui kalau tak sudah ada perlawanan dari pihak nelayan Sumut yang selalu menjalankan pencurian ikan di wilayah Rohil maka dari itu bisa dipastikan tak sudah ada korban jiwa.

    “Dan ini berkat kerjasama dengan Nelayan disana. Kami bersyukur juga nelayan Riau di Rohil dapat menahan diri tak main hakim sendiri, ” katanya.

    Membaca: Usai Telepon Pacarnya dan Meminta Masalah Ini, Gadis di Malaysia Nekat Lompat dari Jembatan

    Sementara terkait adanya kesepakatan sebelumnya yang bisa cari ikan didaerah manapun di perairan pesisir Selat Malaka oleh nelayan Riau, Sumut, Jambi dan Kepri. Berdasarkan Herman pastinya tak sudah ada larangan.

    “Yang sudah ada hanya pelarangan pemakaian alat tangkap yang telah jelas dilarang pemerintah pusat lewat aturan yang telah dikeluarkan, dan sudah ada sanksi hukum kalau dilanggar, “ujar Herman.

    Sebab pemakaian alat tangkap yang dilarang itu mulai dari cangkang, Pukat Harimau dan alat tangkap kerang yang dilarang, kalau dipakai maka dari itu menghabiskan ekosistem laut.

    Membaca: Live Indosiar Persebaya vs Mitra Kukar Liga 1 2018 Kick Off 18.30 WIB, Prediksi Susunan Tokoh

    “Makanya tak dibenarkan, kami mengharapkan supaya ekosistem laut tetap terjaga dengan baik. Cuma di daerah kan masuk banyak yang tak tahu , “katanya.

    Makanya lanjut Herman Mahmud semua daerah mesti sosialisasikan aturan ini ke masing-masing nelayan di wilayah masing-masing sehingga tak sudah ada lagi yang melanggar aturan. 


    terima kasih telah baca informasi tentang
    Pemprov Riau Minta Proses Hukum Konflik Nelayan di Perbatasan Ditegakkan

    Sumber

    Loading...