Pengadaan Seragam Bukan Kewajiban Pihak Sekolah

    11

    Informasi Menarik Terbaru – Informasi terbaru tentang
    Pengadaan Seragam Bukan Kewajiban Pihak Sekolah


    TRIBUNJOGJA.COM – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo sudah mengirimkan surat edaran khusus terkait waktu Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

    Di dalamnya pun mencakup larangan kepada sekolah untuk mengambil pungutan tertentu dari siswa baru.

    Surat Edaran bernomor 421/2560 bertanggal 13 Juli 2018 menyebut waktu PLS berlangsung selama tiga hari pada 16-18 Juli 2018.

    Membaca: Dinsos Kota Jogja Tak Sembarangan Terbitkan SKTM untuk PPDB

    Di dalamnya secara tegas sudah menyatakan bahwa sekolah dilarang menjalankan pungutan harga maupun bentuk pungutan semisalnya.

    Masalah yang sama pun berlaku untuk pengadaan seragam sekolah sampai larangan tindak perpeloncoan.

    Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Kulonprogo nomor 34/2018 tentang pedoman pelaksanaan PPDB 2018 dan Peraturan Kepala Disdikpora Kulonprogo tentang petunjuk teknis PPDB, sekolah pun dilarang untuk menjalankan pungutan apapun pada proses penerimaan siswa baru.

    Membaca: Sekolah Negara Pinggiran di Gunungkidul Herbal Kekurangan Murid

    Pelanggaran bakal berbuntut panjang dengan sanksi pidana maupun sanksi kepegawaian.

    “Sesuai aturan, selama PPDB dan PLS tak bisa sudah ada pungutan. Pengadaan seragam menjadi kewajiban orangtua dan bukan kewajiban pihak sekolah,” jelas Kepala Disdikpora Kulonprogo, Sumarsana pada Tribunjogja.com, Jumat (13/7/2018).

    Pihaknya pada masalah ini telah mengundang setiap kepala sekolah menengah pertama (SMP) se-Kulonprogo untuk sosialisasi tentang PLS pada Kamis (12/7/2018).

    Pada sosialisasi , disampaikan pula ketentuan tentang seragam sekolah itu.

    Sosialisasi serupa pun dilakukan untuk jenjang sekolah dasar di masing-masing kecamatan.

    Membaca: Kepala SMPN 4 Ngaglik Sleman Berikan Klarifikasi Terkait Laporan Pungutan

    Jika pada pelaksanaannya ditemui pelanggaran berupa pungutan harga tertentu dari pihak sekolah, kepala sekolah bersangkutan bakal dikenai sanksi administrasi.

    Paling kecil, teguran tertulis dan jadi bagian dari penilaian kinerja kepala sekolah itu.

    “Tetapi hingga kali ini belum sudah ada aduan masuk ke dinas terkait pungutan,” jelas Sumarsana.


    terima kasih telah baca informasi tentang
    Pengadaan Seragam Bukan Kewajiban Pihak Sekolah

    Sumber