Pilkada Serentak di NTT, Paslon di Lima Kabupaten Layangkan Gugatan ke MK

    35

    Informasi Menarik Terbaru – Informasi terbaru tentang
    Pilkada Serentak di NTT, Paslon di Lima Kabupaten Layangkan Gugatan ke MK


    Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

    POS-KUPANG.COM|KUPANG — Pada pilkada serentak tahun 2018 di NTT, ditemukan sejumlah pasangan calon (paslon) di lima kabupaten sudah melayangkan atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Kelima kabupaten di NTT yang sudah ada gugatan ke MK, yaitu Kabupaten Rote Ndao, Manggarai Timur, TTS , Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

    Masalah ini disampaikan Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli, Sabtu (14/7/2018).

    Berdasarkan Yosafat, sesudah pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 Juni 2018 kemudian, di NTT sudah ada lima kabupaten dari 10 kabupaten yang paslonnya mengajukan gugatan ke MK.

    “Jadi sudah ada empat daerah yang paslon peserta pilkadanya telah mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ( PHP) ke MK RI,” kata Yosafat.

    Dirincikan, paslon yang mengajukan gugatan PHP ialah, untuk Kabupaten Rote Ndao diajukan oleh paslon nomor urut 4, Bima Theodorianus Fanggidae, ‎M.BA dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella,M.Sc ; paslon nomor urut 2, Mesakh N Nunuhitu, M.Si-Drs.Samuel Cony Penna dan Paslon Nomor urut 1, Jonas C. Lun, S.Pada – Dr. Adolfina E Koamesah,M.Tahun, M.Hum.

    Di Manggarai Timur gugatan diajukan oleh paslon nomor urut 3, Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur,S.Sos. Sementara di Kabupaten TTS sengketa ini diajukan oleh paslon nomor urut 2, Drs. Obet Naitboho,M.Si – Alexander Kase,S.Pada.K.

    Selain itu untuk gugatan dari Kabupaten Alor diajukan oleh paslon nomor urut 1, Emanuel Ekadianus Blegur, M.Si – H.Taufik Nampira,S.P, M.M.

    Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, paslon yang mengajukan sengketa ialah paslon nomor urut 1, Markus Dairo Talu, S.H – Gerson Tanggu Dendo, S.H.


    terima kasih telah baca informasi tentang
    Pilkada Serentak di NTT, Paslon di Lima Kabupaten Layangkan Gugatan ke MK

    Sumber