Wali Kota Medan Jadi Narasumber Talkshow yang Digelar Kantor Staf Presiden TII & UNDP Indonesia

61

Loading...

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTAWali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menjadi salah satu narasumber  pada talkshow bertajuk,  “Komitmen Pemerintah Daerah pada Pencegahan Korupsi” di Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental,  Jakarta, Kamis (20/12/2018). Talkshow ini  diselenggarakan pada acara Diseminasi  Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden dengan Tranparency Internasional Indonesia (TII) dan UNDP Indonesia  guna memperingati Hari Korupsi Sedunia.

Talkshow berjudul  “Komitmen Pemerintah Daerah pada Pencegahan Korupsi” yang diikuti Wali  Kota Medan, sebenarnya  tergolong dari beberapa talkshow yang digelar Kantor Staf Presiden dengan TII dan UNDP Indonesia. Selain itu  talkshow utamanya mengusung tema, “Tukar Pikiran:  Strategi Kepala Daerah Cegah OTT”  yang setelah itu dirangkaikan dengan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi.  

Aktivitas ini digelar sebagai tindak lanjut penandatanganan Peraturan Presiden Nomor.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang telah dilaksanakan Presiden Joko Widodo. Pepres ini menguatkan cara pemerintah pada cara pencegahan korupsi dari semenjak hulu dan berdampak luas  buat kehidupan publik tanpa meminimalisir kewenangan dan independensi lembaga anti rasuah yang telah sudah ada semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Loading...

Selain Wali Kota Medan, sudah ada 12 Bupati dan Wali Kota yang diundang pada talkshow itu yaitu Bupati Bojonegoro, Bupati Ngada, Wali kota Bandung, Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Bogor, Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Kupang, Wali Kota Manado, Wali Kota Makasar, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Rangerang.

Wali Kota dan Bupati yang dipilih mengikuti talkshow sekaligus Deklarasi Komitmen Anti Korupsi adalah kepala daerah yang dinilai berkomitmen penuh terhadap pencegahan korupsi di wilayahnya. Di samping itu pun  dipilih menurut kota yang telah dilaksanakan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi lokal dari TII. Sebab, tujuan aktivitas ini digelar untuk mengatakan Stranas PK dan Aksi pencegahan Korupsi 2019-2020 kepada para pemangku kepentingan kunci di daerah-daerah terpilih.     

Pada talkshow  yang dimoderatori  Wawan  Suyatmiko selaku Manajer Departemen Penelitian TII, Wali Kota Medan mengatakan pemaparannya terkait komitmen Pemko Medan pada pengahan korupsi. Dikatakan Wali Kota, Pemko Medan pada sejumlah tahun  ini adalah salah satu pemerintah daerah dari 34 kabupaten/kota di Sumut yang waktu disupervisi KPK lewat pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi.

Itu alasannya, jelas Wali Kota, Pemko Medan terus berusaha konsisten melaksanakan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi lewat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan. “Komitmen Pemko Medan bisa dilihat pada pelaksanaan rencana aksi pada software pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Wali Kota.

Di hadapan sleuruh yang hadir, Wali Kota setelah itu mengungkapkan rencana aksi yang telah disepakati dan terus dilakukan Pemko Medan semisal melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik dan bebas dari interventi dari pihak luar lewat implementasi e-planning. Lalu diikuti dengan pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi dengan sistem aplikasi keuangan.

Sedangkan lagi papar Wali Kota, Pemko Medan pun mengoptimalkan  proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik/e-procurement dan kali ini Pemko Medan pun telah mengembangkan Katalog Daerah untuk sejumlah komoditi. Kemudian melakukan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) yang transparan lewat pemakaian aplikasi berbasis elektronik dan sekarang telah menerapkan sistem One Single Submission (OSS).

“Kami pun melakukan penguatan Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berkompeten dengan didukung SDM dan anggaran memadai. Lalu penerapan tambahan penghasilan karyawan (TPP) yang disesuaikan dengan tingkat disiplin dan kinerja masing-masing ASN,” jelasnya.

Di samping itu papar Wali Kota, Pemko Medan terus mengembangkan dan menghimbau larangan gratifikasi dengan penetapan peraturan kepala daerah terkait gratifikasi dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Medan. Lalu diikuti dengan cara peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta pembangunan dan pengembangan smart city Pemko Medan yang berbasis teknologi info dan komunikasi.

Nggak itu saja sambung Wali Kota lagi, pemko Medan pun terus konsisten pada forum-forum kerjasama  dengan aparat penegak hukum  semisal Tim Unit Sapu Bersih Pungutan Liar serta pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa , khususnya pekerjaan konstruksi terus k=berkoordinasi dengan TP4D Kejaksaan serta berperan aktif pada pelaksanaan survei oenilaian integritas olweh KPK.

“Kami pun melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negara Kota Medan, Kejaksaan Negara Belawan dan kepolisian Resor Kota Besar  Medan dan Kepolisian Resor Belawan. Di samping melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Pemko Medan terus berkomitmen pada cara pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya mulai level terendah yakni lingkungan, kelurahan, kecamatan, organisasi peranglat daerah (OPD) secara konsisten,” katanya.

Usai keseluruhan talkshow, acara dilanjutkan dengan penyerahan Token of Appreciation kepada Bupati dan Wali Kota yang menjadi narasumber oleh Inspektur Jenderal dan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Pada Negara. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi yang dilaksanakan 14 Bupati/Wali Kota disaksikan KPK, Kemendgari dan KSP (Perwakilan Tim Nasional Pencegahan Korupsi). (H)

Source link

قالب وردپرس

BAGIKAN