Kasus korupsi dana BOP SMKN 53, anggota DPRD DKI. Kantor kejaksaan sedang menyelidiki semua sekolah

Rate this post

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, meminta pengusutan tuntas kasus korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Ima bahkan meminta kejaksaan untuk mengusut potensi korupsi di semua sekolah di DKI Jakarta

“Sampai ke akar-akarnya, mungkin semua sekolah,” kata Ima saat dihubungi melalui SMS, Selasa (25/Mei 2021).

Sebab, menurut Ima, banyak kejanggalan rincian belanja saat menyusun APBD 2020.

Baca Juga: Fakta Korupsi Dana BOP Rp 7,8 Miliar Digunakan untuk Beli Villa dan Beri Penghargaan Tambahan kepada Guru

“Rincian anggaran belanja yang menurut saya tidak masuk akal dalam item BOP-BOS,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Politisi PDI-P ini menuntut agar anggaran yang digunakan untuk memajukan pendidikan tidak masuk ke kantong para koruptor.

“Jangan sampai pengeluaran (anggaran) masuk ke kegiatan yang tidak dibutuhkan mahasiswa,” ujarnya.

Sebelumnya, direktur SMKN 53 Jakarta berinisial W ditetapkan pada Kamis (22 April 2021) bersama mantan pegawai Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat berinisial MF sebagai tersangka penyalahgunaan dana BOS dan BOP.

Uang yang disalahgunakan kedua tersangka tersebut diperkirakan mencapai Rp 7,8 miliar

dan masuk dalam APBD tahun ajaran 2018.

Baca Juga: Begini Modus Mantan Dirut SMKN 53 Jakarta Barat Dan Staf Sudin Pendidikan Menggelapkan Dana BOP

Jaksa Agung Jakarta Barat Dwi Agus Arfianto mengatakan Tersangka W terbukti memilih kebijakan di luar tugasnya sebagai kepala sekolah.

Sementara itu, tersangka MF berperan memberikan bimbingan teknis bekerja sama dengan W

untuk menggunakan dana secara fiktif.

“Tim penyidik ​​masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta baru dan akan terus menyelidiki apakah ada orang atau pejabat lain yang terlibat, dan mungkin ada tersangka lain,” kata Dwi.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id